Pembangunan
merupakan proses perubahan yang terus bergerak menuju pada keadaan yang lebih
baik berdasarkan norma-norma tertentu. Berdasarkan Siagian (1994) pembangunan
merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Adapun dari
segi ekonomi, berdasarkan Sukirno (1995) pembangunan merupakan suatu usaha
proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat.
Pembangunan
berkelanjutan, berdasarkan Brundtland (1987) merupakan proses pembangunan baik
dalam wujud lahan, kota, bisnis, mayarakat dimana memiliki prinsip memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pada generasi masa
depan. Faktor yang perlu di hadapi dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya
adalah kehancuran lingkungan dengan memperbaiki tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Untuk
mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan manajemen pembangunan berkelanjutan
dengan tujuan dapat melaksanakan pengelolaan pembangunan kota yang ditugaskan,
namun juga mampu mengelolanya dalam suatu lingkup keseluruhan. Untuk melakukan
pengelolaan barang public ini secara benar, manajemen public juga dituntut
dapat mengikutsertakan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan
(stakeholder).
Pembangunan
kesejahteraan masyarakat menuntut keberlanjutan dalam bidang ekonomi dari kota
yang bersangkutan (sustainable economically). Dimana output dari pembangunan
harus lebih besar dari input yang digunakan. Tuntutan yang dimaksud dalam
pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi diantaranya:
a. Pemanfaatan secara efisien sumberdaya
setempat
b. Pertimbangan pasar global secara
menyeluruh
c. Tercapainya tingkat daya kompetisi dari
output, produksi, fasilitas-jasa pelayanan
kota/ tersebut.
Dengan tingginya dinamika globalisasi
ekonomi, maka keunggulan komparatif yang ada pada kota dapat diupayakan menjadi
keunggulan kompetitif.
Penetapan basis ekonomi
kota memungkinkan terwujudnya keunggulan kompetititf dimana pusat pelayanan
keuangan dapat ditentukan prasarana-sarana pendukung yang di butuhkan serta
penataan ruangnya. Penentuan sistem hirarki pusat kegiatan beserta
prasarana-saran apenunjangnya menyangkut aspek fungsi dan spatial, dimana kota
yang bersangkutan mungkin merupakan orde yang lebih rendah dari kota lain,
namun kota tersebut juga merupakan orde yang lebih tinggi dari wilayah
belakangnya seperti kota lebih kecil lain.
Kegiatan pembangunan
kota tidak hanya di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat kota, namun juga
elemen-elemen dari masyarakat kota. Sehingga dalam kegiatan pembangunan kota di
tuntut pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial-budaya-politik. Dimana
pembangunan ini memungkinkan kota menjadi lokasi ideal untuk bertempat tinggal,
berkerja, rekreasi, belajar, serta dari segi fasilitas dan pelayanan yang
tersedia terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga
pusat-pusat permukiman yang memiliki cerminan budaya.
Untuk mencapai prinsip
tersebut, konsep kemajemukan serta keterpaduan pola 1:3:6 pada perumahan, dapat
diaplikasikan pada berbagai fasilitas-pelayanan pendukungnya. Selain itu
dibutuhkan pula berbagai latar belakang sosial-ekonomi berupa ruang public yang
memunginkan berbagai lapisan masyarakat dapat bertemu dan saling berhubungan.
Sehingga pembangunan kota tidak saja berfokus pada generasi yang ada, namun
juga mampu menjamin kesejahteraan generasi mendatang.
Manajemen pembangunan
kota merupakan pengelolaan barang publik yang tidak saja melibatkan para
manajer professional, namun juga para pengambil keputusan public yang
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dunia usaha,
dan masyarakat. Dimana keterlibatan pengambilan keputusan ini di bedakan atas
tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pengendalian,
dan
d. Umpan
balik
Proses komunikasi berbagai pihak terkait
juga melibatkan keterpaduan intra-tahap maupun antar-tahap.
Berbagai proses
komunikasi perlu dilakukan untuk mengkritisi masalah utama dimana masih
lemahnya sistem kelembagaan yang ada. Dimana belum tersedianya perangkat legal
yang menyeluruh bidang hukum adat hingg hukum internasional, belum siapnya
lembaga dengan sumberdaya manusianya, serta masalah pendanaan dengan sumberdaya
yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan penyiapan suatu prakondisi dalam manajemen
pembangunan kota di masa depan. Adapun prakondisi yang dibutuhkan meliputi tiga
hal, sebagai berikut:
a. Adanya dukungan politik dan komitmen
dari pelaku terkait
b. Adanya dukungan sumberdaya baik yang
legal, organisasi, dan dana
c. Serat
adanya sikap kepemimpinan
Dari ketiga prakondisi
yang dibutuhkan tersebut, dukungan politik dan komitmen dari pelaku terkait
dapat dipenuh melalui proses komunikasi. Pemenuhan keseluruhan prakondisi ini
diharap dapat menujudkan kepemerintahan yang baik.
Pembangunan kota pada dasarnya
tidak hanya di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota secara
keseluruhan, namun juga untuk berbagai elemen dari masyarakat dengan latar
belakang yang berbeda, dan juga untuk masyarakat generasi mendatang. Untuk itu
pembangunan kota harus berkelanjutan dalam aspek ekonomi,
sosial-budaya-politik, dan lingkungan. Selain itu suatu kota tidak dapat
berdiri sendiri, namun memiliki keterhubungan dengan wilayah sekitarnya.
Sehingga dibutuhkan keterpaduan pembangunan secara spasial. Serat di butuhkan
pula keterpaduan antar berbagai wewenang terkait, seperti hubungan antara
Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Kota lain maupun Pemerintah
Pusat.
Manajemen pembangunan
berkelanjutan juga perlu memadukan berbagai proses komunikasi baik intra maupun
antar tahap yang menyangkut proses komunikasi antarmanajer professional, para
pengambil keputusan, maupun antar pihak professional dengan mengambil
keputusan. Dengan memperhatikan kelemahan sistem kelembagaan yang telah ada,
sehingga dibutuhkan persiapan prakondisi berupa:
a. Adanya
dukungan politik dan komitmen dari berbagai pihak terkait
b. Adanya
dukungan sumberdaya
c. Dan
adanya sikap kepemimpinan
Nama: Ibtisamah Qomala Apriliani
NIM : 08161032
Mata Kuliah : Manajemen Kota
Kusbiantoro,
BS. 1993. “Manajemen Perkotaan
Indonesia”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kusbiantoro,
BS. 1995. “Manajemen Strategis Perkotaan”.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kusbiantoro,
BS. 1997. “Mengelola Kota Masa Depan:
Tantangan dengan Alternatif Pemecahannya”. Magelang.
