Manajemen Pembangunan Kota Berkelanjutan

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus bergerak menuju pada keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Berdasarkan Siagian (1994) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Adapun dari segi ekonomi, berdasarkan Sukirno (1995) pembangunan merupakan suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat.

Pembangunan berkelanjutan, berdasarkan Brundtland (1987) merupakan proses pembangunan baik dalam wujud lahan, kota, bisnis, mayarakat dimana memiliki prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pada generasi masa depan. Faktor yang perlu di hadapi dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah kehancuran lingkungan dengan memperbaiki tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan manajemen pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dapat melaksanakan pengelolaan pembangunan kota yang ditugaskan, namun juga mampu mengelolanya dalam suatu lingkup keseluruhan. Untuk melakukan pengelolaan barang public ini secara benar, manajemen public juga dituntut dapat mengikutsertakan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan (stakeholder).

Pembangunan kesejahteraan masyarakat menuntut keberlanjutan dalam bidang ekonomi dari kota yang bersangkutan (sustainable economically). Dimana output dari pembangunan harus lebih besar dari input yang digunakan. Tuntutan yang dimaksud dalam pembangunan berkelanjutan dalam bidang ekonomi diantaranya:

a.  Pemanfaatan secara efisien sumberdaya setempat

b.  Pertimbangan pasar global secara menyeluruh

c.  Tercapainya tingkat daya kompetisi dari output, produksi, fasilitas-jasa pelayanan

     kota/ tersebut.

Dengan tingginya dinamika globalisasi ekonomi, maka keunggulan komparatif yang ada pada kota dapat diupayakan menjadi keunggulan kompetitif.

Penetapan basis ekonomi kota memungkinkan terwujudnya keunggulan kompetititf dimana pusat pelayanan keuangan dapat ditentukan prasarana-sarana pendukung yang di butuhkan serta penataan ruangnya. Penentuan sistem hirarki pusat kegiatan beserta prasarana-saran apenunjangnya menyangkut aspek fungsi dan spatial, dimana kota yang bersangkutan mungkin merupakan orde yang lebih rendah dari kota lain, namun kota tersebut juga merupakan orde yang lebih tinggi dari wilayah belakangnya seperti kota lebih kecil lain.

Kegiatan pembangunan kota tidak hanya di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat kota, namun juga elemen-elemen dari masyarakat kota. Sehingga dalam kegiatan pembangunan kota di tuntut pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial-budaya-politik. Dimana pembangunan ini memungkinkan kota menjadi lokasi ideal untuk bertempat tinggal, berkerja, rekreasi, belajar, serta dari segi fasilitas dan pelayanan yang tersedia terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga pusat-pusat permukiman yang memiliki cerminan budaya.

Untuk mencapai prinsip tersebut, konsep kemajemukan serta keterpaduan pola 1:3:6 pada perumahan, dapat diaplikasikan pada berbagai fasilitas-pelayanan pendukungnya. Selain itu dibutuhkan pula berbagai latar belakang sosial-ekonomi berupa ruang public yang memunginkan berbagai lapisan masyarakat dapat bertemu dan saling berhubungan. Sehingga pembangunan kota tidak saja berfokus pada generasi yang ada, namun juga mampu menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Manajemen pembangunan kota merupakan pengelolaan barang publik yang tidak saja melibatkan para manajer professional, namun juga para pengambil keputusan public yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dimana keterlibatan pengambilan keputusan ini di bedakan atas tahapan sebagai berikut:

a.       Perencanaan

b.      Pelaksanaan

c.       Pengendalian, dan

d.      Umpan balik

Proses komunikasi berbagai pihak terkait juga melibatkan keterpaduan intra-tahap maupun antar-tahap.

Berbagai proses komunikasi perlu dilakukan untuk mengkritisi masalah utama dimana masih lemahnya sistem kelembagaan yang ada. Dimana belum tersedianya perangkat legal yang menyeluruh bidang hukum adat hingg hukum internasional, belum siapnya lembaga dengan sumberdaya manusianya, serta masalah pendanaan dengan sumberdaya yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan penyiapan suatu prakondisi dalam manajemen pembangunan kota di masa depan. Adapun prakondisi yang dibutuhkan meliputi tiga hal, sebagai berikut:

a.  Adanya dukungan politik dan komitmen dari pelaku terkait

b.  Adanya dukungan sumberdaya baik yang legal, organisasi, dan dana

c. Serat adanya sikap kepemimpinan

Dari ketiga prakondisi yang dibutuhkan tersebut, dukungan politik dan komitmen dari pelaku terkait dapat dipenuh melalui proses komunikasi. Pemenuhan keseluruhan prakondisi ini diharap dapat menujudkan kepemerintahan yang baik.

Pembangunan kota pada dasarnya tidak hanya di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan, namun juga untuk berbagai elemen dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dan juga untuk masyarakat generasi mendatang. Untuk itu pembangunan kota harus berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial-budaya-politik, dan lingkungan. Selain itu suatu kota tidak dapat berdiri sendiri, namun memiliki keterhubungan dengan wilayah sekitarnya. Sehingga dibutuhkan keterpaduan pembangunan secara spasial. Serat di butuhkan pula keterpaduan antar berbagai wewenang terkait, seperti hubungan antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Kota lain maupun Pemerintah Pusat.

Manajemen pembangunan berkelanjutan juga perlu memadukan berbagai proses komunikasi baik intra maupun antar tahap yang menyangkut proses komunikasi antarmanajer professional, para pengambil keputusan, maupun antar pihak professional dengan mengambil keputusan. Dengan memperhatikan kelemahan sistem kelembagaan yang telah ada, sehingga dibutuhkan persiapan prakondisi berupa:

a.       Adanya dukungan politik dan komitmen dari berbagai pihak terkait

b.      Adanya dukungan sumberdaya

c.       Dan adanya sikap kepemimpinan

Nama: Ibtisamah Qomala Apriliani

NIM  : 08161032

Mata Kuliah : Manajemen Kota

Kusbiantoro, BS. 1993. “Manajemen Perkotaan Indonesia”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

Kusbiantoro, BS. 1995. “Manajemen Strategis Perkotaan”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Kusbiantoro, BS. 1997. “Mengelola Kota Masa Depan: Tantangan dengan Alternatif Pemecahannya”. Magelang.

CRITICAL REVIEW

Judul: Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model Co-Management Perikanan (Studi kasus pada Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Sagara, dan Pulai Baai Kota Bengkulu Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu)

(oleh: A. Muluk Alains, Seprianti Eka Putri dan Prilia Haliawan)

1.      Latar belakang isu dan tujuan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research mengenai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) di Kota Bengkulu yang dianggap memiliki kelemahan dimana belum mampu mengatasi masalah interkomunitas yang masih bersifat spesifik lokal, rentan terhadap perubahan eksternal, adanya kesulitan dalam mencapaian skala ekonomi, serta tingginya biaya dalam institusionalisasinya.

Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem pengelolaan PSPBM tersebut, maka penulis menyatakan penelitian ini dilakukan untuk dapat menetukan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat (PPSBM) dengan menggunakan model Co-Management yang dianggap oleh penulis lebih efektif untuk masyarakat nelayan sehingga tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Penulis juga menyatakan penilitian ini dibuat untuk menciptakan perencanaan serta PSPBM melalui pengkajian yang sistematis mengenai sumberdaya wilayah pesisir dan lautan studi berserta potensinya, menciptakan alternatif-alternatif pemanfaatannya serta kondisi ekonomi dan socialnya. Selain itu penulis juga melakukan pengidentifikasian dinamika social ekonomi nelayan serta mangemen konflik mengenai batas wilayah terdefinisi. Serta mewujudkan terciptanya keterpaduan visi dan misi pengelolaan sumberdaya pesisir oleh stakeholder.

Selain itu penulis juga menyebutkan tedapat isu-isu yang melatar belakangi adanya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut pada kawasan studi yang telah dimuat dalam jurnal penelitian ini, adapun isu-isu tersebut diantaranya;

1.      munculnya sistem quasi open acces pada sumber daya pesisir yang bersifat milik bersama,

2.      terjadinya kemerosotan lingkungan pesisir maupun laut dalam kawasan,

3.      adanya kemiskinan dan kesejahteraan dalam masyarakat nelayan,

4.      terjadinya keterbatasan melakukan pengaksesan dalam pemanfaatan teknologi dalam kawasan nelayan, serta

5.      adanya peraturan dan kebijakan dalam masyarakat yang dianggap bersifat kurang kondusif.

Peneliti meyebutkan dalam model Co-Management terdapat hirarki Co-Management yang muncul diakibatkan adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam proses pengambilan keputusan dimana melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah yang didukung oleh teori (Syani, 2001) dimana masyarakat dianggap sebagai suatu Community yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pertama sebagai unsur statis yang mana disebut sebagai masyarakat setempat (lokal) yang merupakan suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, dan dilengkapi dengan adanya perasaan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Lalu yang kedua, community dianggap sebagai unsur yang dinamis, yang artinya bersangkutan mengenai proses yang terbentuk melalui faktor-faktor psikologis dan hubungan antar manusia, adapun di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional (Herkovits dan Malinoski,-).

Selain itu peneliti juga memasukkan teori-teori agar tercipta teori baru yang dapat memperkuat penyusunan penelitian tersebut. Adapun teori-teori tersebut mengenai segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu (Soekanto, 1999). Konsep kebudayaan. (Taylor, 1871) yang didefinisikan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu struktur social (Lammer,-). Pola Kekerabatan (Sayogyo, 2002). Pola Interaksi Sosial (Santosa, 2000). Solidaritas Sosial (Durkheim,-). Serta Konflik mengenai perbedaan kepentingan (Nikijuluw,2000).

2.      Isi jurnal secara umum

Secara umum jurnal penelitian ini membahas mengenai penanganan-penanganan untuk menghadapi isu-isu dalam kawasan pesisir di Kota Bengkulu yang pada awalnya telah menganut program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) dimana merupakan proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat nelayan dikawasan pesisir untuk mengelola sumberdaya perikanannya secara mandiri. Namun, walaupun program tersebut mampu membantu masyarakat dalam pengolahan hasil laut, akan tetapi program ini dianggap masih memiliki kelemahan sehingga membuat program ini tidak efektif. Untuk dapat menanggulangi masalah atas ketidak efektifan program tersebut maka dilakukan sebuah penelitian kualitatif dengan melihat keadaan sosial budaya masyarakat yang didapati dengan mengumpulkan data sekunder dan perimer oleh peneliti.

Setelah dilakukannya penelitan kualitaif tersebut, maka didapati hasil dimana peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlu dilakuannya kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut oleh masyarakat dengan pemerintah, dimana dengan diadakan program tersebut dapat menciptakan hubungan kolaboratif antar unsur masyarakat pengguna yang merupakan kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain dengan pemerintah yang mana program tersebut disebut dengan Co-Management yang didefinisi sebagai program pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan sehingga dapat menghindari peran yang dominan dari salah satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminas.

3.      Metode

Subjek dari penelitian ini adalah  seluruh masyarakat yang bermukim disekitar kawasan pesisir Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Sagara, dan Pulai Baai Kota Bengkulu Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif-phenomenalogis. Metode penelitian ini memiliki prosedur penelitian yang mengahsilkan data deskriptif berdasarkan fenomena yang tengah di teliti.

Dalam proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan pengambilan data sekunder dan juga primer. Dalam pengambilan data sekunder peneliti melakukan tinjauan serta studi pustaka baik dari buku-buku, laporan penelitian, laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS, Profil Kabupaten serta bahan lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

Sedangkan dalam memperoleh data primer, peneliti menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (Chamber, 1992). Metode ini membantu peniliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber dalam sebuah media diskusi yang terfokus.

4.      Hasil dan Pembahasan

Co-Management.

Penelitian ini membuktikan bahwa program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat dapat mengatasi masalah-masalah interkomunikasi dalam masyakat dengan menggunakan program Co-Management. Pencetusan penggunaan program Co-Management ini muncul dengan didukung teori-teori kemasyarakatan, serta juga memperkuat bahwa interkomunikasi dalam sebuah masyarakat dapat membantu isu-isu permasalahan yang terjadi dalam kawasan nelayan. Adapun teori-teori tersebut diungkapkan oleh beberapa para ahli antara lain: Syani (2001), Soekanto (1999), Taylor (1871), Lammer (-), Sayogyo (2002), Santosa (2000), Durkheim (-), Nikijuluw (2000).

Co-Management menciptakan hubungan yang sinergi antar masyarakat pesisir dengan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis Co-management merupakan program dimana terdapat lebih dari pihak yang melakukan negosiasi, mendefinisikanserta menjamin pembagian peran dalam pengelolaan serta tanggung jawab dalam seuah area atau sistem sumber daya. Dengan demikian program Co-Management tersebut membuat pemerintah dapat memiliki peran serta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir serta menghandle penyediaan kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada penyaluran yang berlebihan serta Cuma-Cuma.

Penggunaan metode Kualitatif-Phenomenalogis sangat membantu dalam penelitian yang dilakukan penulis. Metode ini dapat dengan baik membantu peniliti menentukan teori baru dalam menagatasi masalah-masalah masyarakat pesisir seperti yang diketahui metode kualitatif ini menggunakan teori-teori lain dalam menciptakan sebuah kesimpulan yang menjadi teori  baru. Sehingga teori tersebut tidak hanya membantu dalam mengatasi masalah yang di hadapi masyarakat pesisir namun juga memperkuat teori-teori dari para ahli yang digunakan.

Selain itu penggunaan metode Participatory Rural Appraisal (Chamber,1992) dalam medapatkan data perimer penelitian juga sangat tepat, dengan sistem pemerolehan informasi yang menggunakan media diskusi yang terfokus. Sehingga peneliti juga dapat mengetahui potensi-potensi lain yang dimiliki dalam kawasan pesisir selain kegiatan nelayan.

5.      Rekomendasi

Dalam penulisan jurnal ini telah sangat baik mengaplikasikan metode kualitatif-phenomenalogis dalam prosedur penelitian. Serta proses pengumpulan data yang baik. Namun, peneliti atau penulis belum dapat menjelasakan secara detai mengenai definisi metode metode yang digunakan dalam proses penelitian ini, diharapkan peneliti juga dapat lebih menjabarkan mengenia metode-metode yang digunakan. Selain itu juga dalam pengumpulan data sekunder  dalam teknik pengumpulan data, peneliti hanya menyebutkan  bahwa peneliti melakukan studi pustaka dokumenter yang mana dengan pasti menggunakan data-data tersebut dalam pengambilan keputan pula serta pencetusan teori baru. Ada baiknya data-data dokumenter tersbeut data dimasukkan kedalam jurnal penelitian sehingga dapat memeberikan gambara yang lebih jelas pembaca.

Selain itu pula, metode Participatory Rural Appraisal merupakan metode yang menjadikan media diskusi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Serta fokusan penelitian yang mengarah pada pengolahan sumberdaya perikanan. Akan lebih baik bila memasukkan data mengenai pekerjaan masyarakat pesisir tersebut beserta potensi sumber daya alaamnya. Yang mana data tersebut dapat digunakan dalam pencetusan kegiatan yang ada di dalam kawasan pesisir selain menangkap ikan (Nelayan). Masih dengan menggunakan metode yang sama. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan kawasan pesisir dalam bidang perekonomian.

Ibtisamah Qomala Apriliani
Perencanaan Wilayah dan Kota
08161032

“Coral Triangle Papua New Guinea"

Coral Triangle merupakan kawasan yang terdapat hamparan laut yang melintasi samudera pasifik yang dikenal oleh para pecinta lingkungan hidup sebagai kawasan yang memiliki kehidupan laut yang melimpah serta keanekaragaman hayati yang signifikan. Luas kawasan Coral tiangle mencakup sebagian bahkan seluruh wilayah baik daratan maupun lautan di enam negara dimana salah satunya merupakan Papua New Guinea. Luas kawasan Coral Triangle hanya 1,6% dari total luas lautan di bumi. Coral Triangle merupakan rumah bagi 76% spesies karang, 37% spesies ikan karang, 53% terumbu karang dunia. Selain itu Coral Triangle juga menjadi kawasan area pertumbuhan remaja untuk tuna serta spesies ikan komersial lainnya yang mana memeberikan keuntungan sosial global, pendapatan, rekreasi, dan budaya serta makanan bagi 360 juta penduduk sekitar Coral Triangle, khususnya 120 juta penduduk yang tinggal dekat garis pantai wilayah tersebut. Selain itu, sumber daya tersebut juga mejadi pelindung kawasan garis pantai serta penghuni-penghuninya dari kerusakan yang merupakan dampak peristiwa cuaca ekstrim yang ada.

Papua New Guinea memiliki total luas lahan 462,000 km^2. Papua New Guinea juga memiliki luas garis pantai 17.000 km^2. Secara segi topografi, Papua New Guinea memiliki area pegunungan seluas 4.500 meter pada area dataran tinggi, hutan hujan di area dataran rendah, savana, dan rawa yang membentang sejauh ratusan kilometer di sepanjang dataran pantai.

Selain itu, Kawasan Papua New Guinea dikelilingi oleh tiga badan lautan utama yakni Laut Bismarck di utara, Laut Solomon di utara dan timur serta Lautan Koral di selatan dan timur. Selain itu, badan laut samudera utama dari perairan teluk papua yang luas terletak di antara Papua New Guinea dan autralia.

Di dalam kawasan Papua New Guinea terdapat tatanan ekosistem baik ekosistem laut maupun daratannya. Ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan lahan basah delta serta beberapa ekosistem bumi yang beragam (Nicolls 2004). Papua New Guinea memiliki lebih dari 14.500 km^2 area terumbu karang atau 6% dari jumlah keseluruhan area terumbu karang dunia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdapat berbagai jenis karang di Papua New Guinea. Dimana membuat perairan Papua New Guinea mungkin telah menjadi rumah bagi lebih dari 500 spesies karang batu, dimana di area Teluk Kimbe yakni pada kawasan pantai utara Britania Baru tercatat 860 spesies ikan karang. Teluk Milne pada ujung timur daratan utama terdapat sedikitnya 511 spesies karang keras serta lebih dari 1.100 spesies ikan karang. Hal tersebut membuat kawasan Papua New Guinea menjadi rumah bagi berbagai jenis spesies dengan lingkungan lautnya mulai dari lahan basah yang merupakan area pasang surut serta muara ke cekungan laut dalam. Papua New Guinea memiliki kondisi air laut yang mengalami penggabungan air laut dengan air tawar cenderung terasa berada di area tinggi pada sungai-sungai besar yang ada di kawasan tersebut. Terjadinya penggabungan  air laut serta air yang keruh ini mempengaruhi distribusi karang yang ada pada kawasan tersebut.

Pada tahun 1994, dilakukan kegiatan konservasi alam Asia serta program pasifik yang telah mendanai penilaian ekologi yang cepat pada terumbu karang Teluk Kimbe di provinsi Britain Baru yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Australia, Papua New Guinea dan Amerika Serikat (Holthus. 1994). Studi tersebut melakukan survei pada 78 situs secara keseluruhan, serta mengumpulkan informasi rinci mengenai tingkat kelimpahan serta distribusi spesies karang di 39 situs (Maragos. 1994), dan menemukan 345 spesies karang di 39 lokasi ini.

Penemuan tersebut menguatkan survei-survei rinci lain yang telah dilakukan di berbagai negara lain. Jumlah spesies karang ini merupakan yang tertinggi dari yang pernah dilaporkan sebelumnya pada area yang bisa dianggap sebagai daerah yang begitu kecil (Maragos. 1994). Faktanya, dua pertiga dari terumbu karang yang disurvei menunjukkan tingkat jumlah karang hidup yang tinggi (lebih dari 50%) dan situs individu memiliki tingkat tutupan karang yang melebihi 75% (Holthus dan Maragos 1994). Temuan tersebut menunjukkan bahwa terumbu karang di lokasi ini berada dalam keadaan yang hampir murni pada saat penelitian dilakukan.

Dari pembahasan diatas dapat terlihat jelas seberapa pentingnya lingkungan global terumbu karang di Papua New Guinea bagi penduduk lokalnya, hal tersebut dikarenakan perikanan karang merupakan sumber utama makanan dan pendapatan bagi banyak komunitas pesisir di Papua New Guinea. Kawasan terumbu karang tersebut mengandung habitat pembibitan dan makan untuk banyak spesies laut. Dari hal-hal tersebut apabila dapat dikelola dengan tepat, karang tersebut dapat menjadi sumber utama yang berkelanjutan dari sumber daya laut. Terumbu karang tersebut juga dapat melindungi penduduk lokal dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh gelombang tinggi dan gelombang badai, serta garis pantai dari erosi.

Daftar Pustaka

2014. “State Of Coral Triangle: Papua New Guinea”. Philippines: Coral Triangle

Initiative

Magdalena.M,Tetty. ”Jurnal: Kepentingan Indonesia Aktif dalam Coral Triangle

Initiative”. Pekanbaru: Universitas Riau

Ibtisamah Qomala Apriliani

08161032

ARTIKEL MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Negara Indonesia ialah salah satu wilayah yang terbentuk dengan adanya unsur penduduk didalamnya. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 didunia setelah Amerika Serikat. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga memiliki wilayah kepulauan yang luas. Namun, tidak meratanya penduduk membuat Indonesia mengalami permasalahn terkait dengan hal kependudukan. Selain itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan dan lain-lain membuat masalah kependudukan di Indonesia semakin kompleks sehingga menjadi perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Permasalahan kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A.    Demografis

1.      Besar Jumlah Penduduk (Over Population)

Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa Indonesia berada pada posisi ke 4 terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan ke 4 adalah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 254,9 jiwa (www.bps.go.id). dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Besarnya jumlah penduduk dapat memberikan tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan yang mana hal ini menjadi masalah yang rumit. Pertama adalah membuat tempat tinggal, merupakan salah satu kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Kedua adalah penyediaan lapangan pekerjaan dimana kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja mencari nafkah namun lapangan pekerjaan sangat mini, yang mana menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan dari pada membuka lapangan pekerjaan, hal ini menyebabkan masalah baru yakni munculnya pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi maka ratio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

2.      Tingkat Pertumbuhan  Penduduk yang Tinggi

Jumlah penduduk yang tinggi memiliki faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang mana membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Naiknya jumlah penduduk membawa dampak bagi kependudukan di Indonesia. Dalam penentuan kebijakan, banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia.

3.      Persebaran Penduduk yang Tidak Merata

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Persebaran penduduk di Indonesia antar provinsi satu dengan lainnya tidak merata. Di Indonesia terjadi konsetrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa hanya memiliki 127.569 km2 dibandingkan dengan Pulau Kalimantan yang memiliki luas 574.194 km2. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dianranya sebagai berikut:

1.      Kesuburan tanah pada area penduduk karena dapat digunakan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.

2.      Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, dingin, atau basah tidak disenangi sebagai tempat tinggal

3.      Topografi atau bentuk permukaan tanah yang umumnya masyarakat gunakan sebagai tempat tinggal di daerah datar

4.      Sumber air

5.      Perhubangan atau transportasi

6.      Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

B. Non Demografis Bersifat Kualitatif

1.      Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besar dan kecilnya kematian yang terjadi dapat menunjukan kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Selain itu, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia di Indonesia. Dalam Population Data Sheet 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi.

2.      Rendah Tingkat Pendidikan

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkatpendidikan di Indonesia. namun, tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi diharapkan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi namun tetap menjadi penggangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain,  kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

3.      Jumlah Penduduk Miskin yang Tinggi

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang shingga Merauke. Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial yang terlihat jelas di Indonesia. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya. 

Keterkaitan Produk Perencanaan dalam Komputasi Perencanaan

komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga mudah di pahami. Istilah komunikasi dalam bahasa inggris disebut Communication atau Communis yang berarti sama yang mana memiliki makna pengertian bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang di maksud dapat di pahami.

Selain itu terdapat pengertian komunikasi menurut para ahli, yang pertama perngertian komunikasi menurut definisi James A.F.Stoner komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan pemindahan pesan. kedua menurut Prof. Drs. H.A.W. Windjaya yang mengatakan bahwa pengertian komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. sedangkan yang ke tiga, menurut definisi William F.Gluek yang menjelaskan bahwa komunikasi dapat di bagi menjadi dengan dua bentuk, yakni Interpersonal Communications (Komunikasi antar pribadi) yang merupakan proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil, yang kedua adalah Organization Communications yang meupakan proses dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang banyak dalam suatu organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga- lembaga di luar yang ada hubungan.

Dalam bidang Prencanaan Wilayah dan Kota terdapat beberapa bentuk komunikasi, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis dan komunikasi visual. Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi yang sering digunakan oleh seorang Planner pada saat berinteraksi dengan masyarakat pada saat menyampaikan aspek-aspek yang ingin di sampaikan dengan tujuan sang pendengar mengerti dengan apa yang telah disampaikan. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang di gunakan pada saat seorang Planner ingin menyampaikan sebuah pesan namun sang Planner dan pendengar terhalang oleh suatu jarak sehingga Planner harus mengirim informasinya melalui media prantara agar sang Planner dan pendegar dapat melakukan komunkasi, salah satu contohnya pengiriman informasi berupa data-data yang dikirim via Email. Terakhir adalah komunikasi visual yang di gunakan Planner untuk membantu menyampaikan pesan kepada pendengar,  misalnya dalam melakukan presentasi tentang menyampaikan peta wilayah.

( Sumber:http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-komunikasi-tujuan-fungsi-manfaatnya.html )

Berbicara mengenai peta, pada zaman yang semakin maju ini peta menjadi alat bantu yang sangat dibutuhkan dalam prencanaan pembangunan di berbagai bidang salah satunya bidang Tata Ruang dan wilayah.Peta dapat dikatakan adalah komunikasi dalam bentuk visualisasi dalam bidang prencanaan. peta sangatlah penting sebagai wacana awal untuk pembangunan didalam prencanaan.

( Sumber:http://mgskoputasipwk.blogspot.co.id/2015/11/komunikasi-dan-peta.html )

Macam-macam peta yang perlu diketahui melalui suatu tinjauan diantaranya:

1. Ditinjau dari sumber datanya.

• Base Map (peta dasar) adalah peta yang sumber datanya di hasilkan langsung dari lapangan.
• Derived Map (peta turunan) peta yang mengacu pada peta yang ada sehingga hanya perlu melakukan pengecekan dan tidak memerlukan survei.

2. Ditinjau dari isinya.

• Peta umum, adalah peta yang menggambarkan keadaan fisik maupun sosial ekonomi secara umum yang mana banyak menampilkan data seperti kota, sungai, danau, pegunungan, jalan raya, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain.
• Peta khusus (Tematik), adalah peta yang menggambarkan kenampakan- kenampakan tertentu dimuka bumi seperti peta iklim, peta tanah, peta persebaran hasil tambang dan lain- lain.

3. Ditinjau dari bentuknya.

• Peta datar (peta biasa) adalah peta yang digambarkan pada bidang datar atau hanya tampam seperti dilihat dari atas.
• Peta timbul (peta relief). adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi sesuai dengan aslinya atau digambarkan dalam bentuk tiga dimensi.
• Peta digital (peta elektronik) adalah peta yang disajikan melalui media elektronik komputer, TV, LCD dan lain-lain.

4. Ditinjau dari skalanya.

• Peta kadaster, memiliki skala 1:100 hingga 1:5000
• Peta skala besar, memiliki skala 1:5.000 hingga 1:250.000.
• Peta skala sedang, memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000.
• Peta skala kecil, memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1.000.000
• Peta Geografis, memiliki skala lebih kecil dari 1:1.000.000
• (Sumber: http://ghozaliq.com/macam-macam-peta/)
• (http://ekonomi-sosiologi-geografi.blogspot.co.id/2015/12/macam-macam-peta-dan-fungsi-peta.html)

Unsur- unsur peta diantaranya: Judul Peta, orientasi arah, legenda peta, insert peta, garis lintang garis bujur, skala peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, simbol kenampakan alam buatan.

(http://www.berpendidikan.com/2015/06/unsur-unsur-peta-terlengkap.html)

Bedasarkan tiga aturan tentang tata ruang di Indonesia :

Produk Rencana Tata Ruang Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Produk Perencanaan Tata Ruang Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman Prasarana dan Sarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman penyusunan Rencana tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Kepmen Kimpraswil no 327/KPTS/M/2002 tentang penyusunan kawasan Perkotaan merupakan salah satu dari enam lampiran yang disusun dan dikeluarkan oleh departemen Kimpraswil. Produk – produk yang dimuat oleh aturan ini mencakup :

1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan (RSTRKPM)
2. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RUTRKP)
3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP)
4. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP)

Dari beberapa studi literatur permasalahan dari adanya perkembangan regulasi tata ruang di Indonesia yang terjadi antara lain :

1. Permasalahan prosedur antara lain, Apakah Peraturan Menteri mempunyai kekuatan hukum mengikat publik, karena hukum tata ruang operasionalnya adalah setingkat menteri.

2. Permasalahan substansi antara lain, substansi peraturan daerah yang satu rawan menimbulkan friksi dengan daerah lain.

3. Kerancuan, salah satunya Permendagri mengkategorikan produk rencana tata rung terdiri dari : RTRW Prop. Dati I; RTRW Kab/Kota Dati II; RDTR Kota; dan RTR sedangkan KepMen. PU mengkategorikan atas : RSTRKPM, RUTRKPM, RDTRKP, dan RTRKP. Adapun Undang – undang tata ruang yang sekarang terlihat lebih banyak dibagi dalam rencana rinci.

4. Peraturan yang lama dan masih dipakai belum mengakomodasi perkembangan mutakhir, sehingga di lapangan muncul berbagai penafsiran yang didasarkan pada kepentingan daerah masing – masing.

(http://www.radarplanologi.com/2015/11/hierarki-produk-perencanaan-tata-ruang-di-Indonesia.html )

SPIn ITK 2016

Silaturahmi, Pengenalan dan Informasi ITK atau yang biasa disebut SPIn merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Institut Teknologi Kalimantan kepada para Mahasiswa Baru ITK. Di dalam kegiatan ini terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh para pemateri dengan tujuan Mahasiswa Baru ITK dapat mengetahui lebih banyak mengenai Kampus ITK. Materi yang di sampaikan antara lain:

Pemateri 1

oleh DR. IR. H. Zairin Zain

• Pemerintah pusat memiliki misi, yang salah satunya ialah meningkatkan Sumber Daya Manusia
• Planning pembuatan jalur kereta api di wilayah Kalimantan
• 9 Nawa Cita Jokowi-Jhusup Kala, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat sosial Indonesia.

• Pemerintah menyediakan Beasiswa KalTim Cemerlang, dengan harapan lulusannya dapat mengabdi di Kalimantan
• Pemerintah menyediakan 200 kuota beasiswa studi ke Rusia untuk mempelajari Perkeretaapian.

Pemateri 2

Oleh Ir. Sri Soetantienah, M.Si

• Presiden memerintahkan untuk memajukan daerah terpencil dengan membangun Perguruan Tinggi Negeri teknik, sehingga walikota Balikpapan menyanggupi Balikpapan menjadi tempat PTN tersebut. Terdapat lahan seluas 300 hektar untuk membangun kampus ITK. ITK dan ITS merupakan Institut kelahiran asli Indonesia
• Balikpapan sudah mendapatkan penghargaan Adipura sebanyak 18 kali. Sedangkan Adipura Kencana atau yang sekarang disebut Adipura Paripurna sebanyak 4 kali.
• Balikpapan berhasil memenangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena meniadakan pertambangan di daerah perkotaan . Peniadaan pertambangan ini sangat penting karena adanya perbedaan keadaan lingkungan dan masyarakat, serta kesenjangan sosial, memusatkan suatu daerah untuk perrtambangan tanpa merusak daerah lain, daerah pertambangan merusak lingkungan masyarakat, 
• SPBG atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Balikpapan ada 3. Dimana salah satunya terdapat di Rapak.
• Inflasi adalah kenaikan harga yang menyebabkan kelangkaan suatu barang. Pemerintah meminta bantuan masyarakat dalam upaya penurunan inflasi dengan salah satu caranya menanam cabe
• ITK rencananya akan mendapatkan daya listrik hanya saja penyalurannya mengalami keterhambat an karena adanya hal-hal yang mengganggu. 

Pada hari kedua, acara SPIn diisi pemateri dari para dosen ITK, materi yang disampaikan antara lain:

Materi 1:

• ITK berdiri pada tahun 2012, dengan 5 prodi di ITK: Teknik Perkapalan, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro
• Tata kehidupan di kampus: Agar Mahasiswa mampu mengembangkan terus menerus ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan akhlak mulia
• Pasal-pasal : 5-6, 9-13, 14-27, 28-31, 35
• Kewajiban dan Hak Mahasiswa
• Tata krama berpendapat (Pasal 8)
• Tata krama pergaulan (Pasal 9)
• Mengembangkan semangat kekeluargaan
• Saling menghormati
• Mengembangan solidaritas
• Mengembangkan sopan santun berperilaku
• Sopan santun dan bertegur sapa
• Sopan santun kepada dosen, dll
• Hormat kepada dosen, pejabat, dll

• Tata krama menggunakan e-mail (non-pasal)
• Awali dan akhiri dengan salam
• Judul harus sesuai dengan isinya
• Isi e-mail harus singkat, padat dan jelas
• Perhatikan ukuran attachment (file yang dilampirkan)
• Gunakan e-mail ITK sesuai peruntukkannya
• Tata krama berpenampilan (Pasal 11)
• Di ITK ada beberapa peraturan tidak tertulis seperti:
• Tidak memakai tato
• Tidak berambut pirang
• Tidak menggunakan tindik
• Tata krama terhadap lingkungan (Pasal 13)
• Memelihara fasilitas
• Tata tertib pelaksanaan kegiatan kampus 
• Tata tertib penyalahgunaan miras, narkotika, perjudian, senjata dan bahan peledak
• Tata tertib pelecehan dan pelanggaran seksual
• Tata cara penyelesaian pelanggaran
• Ringan
• Sedang
• Berat

Materi 2:

• Tahap persiapan - 36 SKS nilai minimal C
• Tahap sarjana - 109 SKS nilai minimal C
• 1 SKS (Satuan Kredit Semester) = 170 menit belajar/minggu/semester
• Menyelesaikan 144 SKS minimal C
• Paling lama 7 tahun
• Menyelesaikan tugas akhir
• Nilai kesetaraan TOEFL 450
• Skor ekskul 
• Minimal 2 kegiatan dalam kampus
• Minimal 1 kegiatan perlombaan/kompetisi di luar kampus
• Tahun pertama bersama
• Semester 1
• Kalkulus I - 3 SKS
• Fisika Dasar I+ - 3 SKS
• T.Komunikasi Ilmiah - 2 SKS
• Kimia Dasar - 2 SKS
• Bahasa Inggris/Agama - 2 SKS
• Semester 2
• Kalkulus II - 3 SKS
• Fisika Dasar II+ - 3 SKS
• Algoritma dan Pemrograman - 3 SKS
• Pengantar Metodesial - 3 SKS
• Agama/Bahasa Inggris - 2 SKS

Materi 3:

• Fungsi dan potensi mahasiswa
• bagian civitas akademika yang mampu berfikir ilmiah, sistematis, terarah, dan terukur
• Generasi muda yang terlatih, terpelajar serta peka terhadap masalah yang berkembang disekitarnya
• Yang membedakan generasi muda dan tua adalah pandangannya
• Warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan WNI lainnya termasuk kedudukannya dalam hukum
• Calon pemimpin bangsa yang diharapkan memiliki integritas dan integritas tinggi dan berkarakter
• Tugas utama mahasiswa:
• Menimba ilmu sebanyak mingkin
• Studi tepat waktu
• Feedback. untuk kemajuan dan pencapaian tujuan pendidikan
• Menjunjung tinggi almamater serta bersinergi dengan masyarakat luar kampus
• Pengembangan kemahasiswaan
• Karakter mahasiswa
• Cermat
• Energik
• Rajin
• Amanah
• Santun
• KM ITK (Kabinet Mahasiswa ITK)
• LKMM pra tingat dasar
• LKMM tingat dasar
• LKMM tingkat menengah
• LKMM tingkat lanjut (belum diselenggarakan)

Materi 4:

• Tridarma perguruan tinggi
1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.
• Perbedaan penelitian dan pengabdian masyarakat
• Pemecahan masalah di lingkungan masyarakat
• Pengujian IPTEK
• Fakta empiris
• Telaah analisis
• Waktu penelitian
• Pemecahan masalah di lingkungan masyarakat
• Pemanfaatan IPTEK
• Hasil penelitian dan kapasitas masyarakat
• Pemberdayaan sosial
• Peningkatan kemampuan